Eksplorindonesia.com — Libur Lebaran 2026, di loket masuk Pantai Sayang Heulang, seorang wisatawan berdiri agak lama menghitung ulang uang di tangannya. Karcis yang dipegangnya tertulis Rp15.000 untuk motor. Yang diminta petugas di lapangan: Rp45.000. Video keluhannya, dengan makian dalam bahasa Sunda yang tak disamarkan, menyebar cepat di TikTok akhir Maret 2026 — satu dari rentetan unggahan serupa yang menyebut praktik pungutan liar di kawasan pantai selatan Garut kian masif.
Dua minggu setelah video itu viral, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunasantika, mengumumkan angka yang bertolak belakang dengan kesan yang ditinggalkan video tersebut: kunjungan wisatawan selama libur Lebaran 2026 tembus 255.506 orang, melonjak hampir 60 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Dua kenyataan itu — lonjakan kunjungan dan keluhan pungli yang viral nyaris bersamaan — bukan kebetulan. Keduanya adalah dua wajah dari persoalan yang sama: pariwisata Garut tumbuh lebih cepat daripada kemampuan tata kelolanya menjaga kepercayaan orang yang datang.
Angka yang Bercerita Dua Versi
Secara resmi, narasi Pemkab Garut soal pariwisata adalah kisah pencapaian yang konsisten melampaui target.
Kepala Disparbud saat itu, Luna Aviantrini, mengumumkan awal Januari 2025 bahwa kunjungan sepanjang 2024 mencapai 3,3 juta wisatawan, melebihi target 3 juta. Optimisme itu berlanjut: Mei 2025, target 2025 dinaikkan menjadi 3,6 juta, dengan capaian per-momentum yang terus positif — 159.979 wisatawan selama libur Idulfitri 2025 (naik dari 107.223 setahun sebelumnya), dan 27.605 wisatawan selama libur Waisak.
Tapi data yang dirilis Badan Pusat Statistik dan dilaporkan Bisnis.com pada Maret 2026 menggambarkan cerita yang jauh lebih suram. Menurut catatan itu, kunjungan wisatawan ke Garut sebenarnya sudah menurun selama tiga tahun berturut-turut sejak puncaknya pada 2023 di angka 3,9 juta — turun ke 3,3 juta pada 2024, lalu merosot tajam ke 2.053.543 pada 2025. Dari angka itu, hanya 1.120 yang berstatus wisatawan mancanegara; sisanya, 2.052.423, adalah wisatawan domestik. Realisasi itu, kata pejabat BPS yang dikutip bernama Sidik, hanya sekitar dua pertiga dari target yang ditetapkan pemerintah daerah.
Yang membuat gambaran ini lebih membingungkan: sumber lain yang juga mengutip data BPS Garut, dipublikasikan Desember 2025, melaporkan angka yang sama sekali berbeda arahnya — pertumbuhan 25,83 persen untuk periode Januari–Oktober 2025 saja, mencapai 6,56 juta perjalanan. Kepala BPS Garut, Nevi Hendri, saat itu menyebut tren ini sebagai sinyal pemulihan ekonomi pascapandemi.
Kemungkinan besar, dua angka ini mengukur hal yang berbeda — satu soal kunjungan ke destinasi wisata yang dipantau langsung, satu lagi soal total perjalanan wisatawan nusantara yang metodologinya lebih luas — tapi ketiadaan penjelasan resmi yang merekonsiliasi keduanya adalah persoalan tersendiri. Bagi daerah yang ingin merancang kebijakan pariwisata berbasis data, punya dua data BPS yang bercerita berlawanan arah bukan detail kecil.
Kekayaan yang Tak Perlu Diragukan
Terlepas dari kesimpangsiuran angka, tak ada yang meragukan bahwa modal alam Garut sebagai destinasi tergolong langka kelengkapannya. Dalam radius kurang dari satu jam berkendara dari pusat kota, wisatawan bisa memilih antara mendaki kawah aktif Gunung Papandayan dengan padang edelweiss dan hutan matinya, berendam di pemandian air panas Cipanas atau kompleks waterpark Darajat Pass, mengelilingi danau legenda Situ Bagendit dengan rakit bambu, atau menyusuri kompleks candi Hindu di Situ Cangkuang yang bertetangga dengan permukiman adat Kampung Pulo.
Ke selatan, garis pantai Pameungpeuk hingga Cikelet menawarkan Santolo, Sayang Heulang, dan Rancabuaya, masing-masing dengan karakter ombak dan formasi karang berbeda. Kawasan Kamojang, tempat eksplorasi panas bumi pertama di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial, kini dikemas sebagai Kamojang Ecopark hasil kolaborasi Pertamina Geothermal Energy dan pemerintah daerah.
Keragaman inilah yang membuat pejabat daerah, dari masa ke masa, punya alasan optimisme yang tidak sepenuhnya berlebihan. “Kami optimis tercapai karena peluang masih banyak terbuka dari tujuan wisata lainnya,” kata Luna Aviantrini pertengahan 2025, merujuk pada desa wisata dan wisata religi yang menurutnya belum tergarap maksimal. Direktur tur inbound Exotic Java Trail, Daniel G. Nugraha, bahkan menyebut potensi wisata sejarah Garut punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, khususnya dari Eropa. Data pendukungnya konkret: DPC PHRI Garut mencatat okupansi hotel rata-rata naik dari 42,93 persen pada 2019 (sebelum pandemi) menjadi 51,51 persen pada 2024.
Duri dalam Daging
Masalahnya, kekayaan destinasi tidak otomatis berarti pengalaman yang aman dan adil bagi pengunjung. Kasus pungli di pantai selatan Garut bukan fenomena baru — polanya nyaris identik dengan yang terjadi tujuh tahun lalu. Mei 2019, Polres Garut membongkar komplotan pungli di Pantai Santolo yang sudah beroperasi tiga tahun, memungut Rp15.000 di luar retribusi resmi dari setiap wisatawan yang parkir. Bulan yang sama, polisi menindak praktik “cuci paksa” mobil wisatawan di kawasan Cipanas. Januari 2024, Polres Garut kembali menggelar operasi penertiban premanisme di jalur wisata Cipanas dan Papandayan setelah keluhan berulang dari pengguna jalan.
Maret 2026, pola yang sama muncul lagi — kali ini di Sayang Heulang dan Santolo, dua pantai kembar di pesisir selatan, dengan modus yang tak jauh berbeda: tarif digelembungkan jauh di atas harga tertera di karcis.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Disparbud Beni Yoga Gunasantika awalnya menyebut ini sebagai “human error” terkait perbedaan tarif hari biasa dan hari libur khusus yang memang berlainan. Namun Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, mengambil sikap lebih hati-hati, mengakui laporan masyarakat soal titik dan pelaku pungli “masih abu-abu” dan perlu pendalaman lebih lanjut bersama Polres Garut.
Persoalan ini punya dimensi yang lebih rumit daripada sekadar penegakan hukum. Sebagian modus pungli — parkir liar, cuci paksa kendaraan, karcis ganda untuk rombongan — dijalankan oleh warga sekitar destinasi yang tidak punya akses formal ke ekonomi pariwisata yang tumbuh di depan rumah mereka.
Bupati Garut sendiri pernah mengakui bahwa masalah ini punya akar yang tak bisa diberantas dalam semalam. Ini bukan pembenaran atas pemerasan terhadap wisatawan, tapi konteks yang menjelaskan mengapa operasi penertiban yang sama terus berulang setiap satu-dua tahun tanpa penyelesaian permanen: akar persoalannya adalah soal siapa yang dilibatkan secara formal dalam rantai ekonomi pariwisata, bukan semata soal penindakan.
Jalan yang Belum Sampai
Kendala kedua lebih struktural: akses. Sebagian besar destinasi unggulan Garut, terutama di kawasan selatan, masih ditempuh lewat jalan berkelok pegunungan yang memakan waktu berjam-jam dari Bandung. Harapan besar disematkan pada Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci), proyek strategis nasional sepanjang 206,65 kilometer senilai Rp56,2 triliun yang akan melintasi 37 desa di tujuh kecamatan Garut, lengkap dengan dua gerbang tol — Garut Utara di Banyuresmi dan Garut Selatan di Cilawu — yang dirancang khusus untuk membuka akses langsung ke kawasan wisata.
Realitanya, proyek ini sudah dua kali gagal lelang sejak 2022 akibat masalah pendanaan konsorsium, dan sampai Mei 2026 pembangunan fisiknya belum juga dimulai meski pembebasan lahan sudah menyerap sekitar Rp2,9 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menargetkan konstruksi dimulai 2026 dengan skema pendanaan multi-tahun agar proyek tidak mangkrak lagi, dan operasional penuh baru diproyeksikan 2029 — tiga tahun dari sekarang, dan itu pun jika tak ada penundaan lagi.
Anggota DPRD Jabar dapil Garut secara terbuka meminta pemerintah pusat segera memulai pembangunan setelah bertahun-tahun warga di jalur proyek menunggu. Sembari menunggu tol, Pemkab Garut mengajukan tambahan anggaran Rp6,8 miliar ke pusat hanya untuk menuntaskan 900 meter tersisa dari satu ruas jalan kabupaten yang menghubungkan ke rencana gerbang tol — gambaran skala kesenjangan antara ambisi konektivitas dan kecepatan realisasinya di lapangan.
Menjawab dengan Digitalisasi
Merespons rentetan keluhan pungli, langkah paling konkret yang diumumkan Disparbud adalah digitalisasi tiket. “Semua DTW akan kita lakukan e-ticketing… baik melalui QRIS atau melalui e-ticketing,” kata Beni Yoga Gunasantika awal April 2026, dengan logika sederhana: begitu transaksi tercatat digital, ruang bagi pungutan tunai di luar tarif resmi menyempit, sekaligus memperbaiki pendapatan asli daerah dari sektor ini.
Di luar urusan tiket, Disparbud juga mendorong desa wisata sebagai kantong pertumbuhan baru — Desa Wisata Sindangkasih disebut mulai menunjukkan perkembangan positif — serta wisata religi dan ziarah yang menurut Luna Aviantrini punya basis pengunjung dari luar daerah yang belum tergarap maksimal. Ini sejalan dengan strategi yang lebih luas: alih-alih terus bertumpu pada beberapa destinasi besar yang sama (Papandayan, Situ Bagendit, Cipanas selalu mendominasi lima besar pengunjung setiap musim libur), pemerintah daerah mengarahkan wisatawan menyebar ke titik-titik baru yang sekaligus mendistribusikan manfaat ekonomi lebih merata.
Konteks yang Lebih Luas
Ambisi Garut tidak berdiri sendiri. Pemerintah pusat menetapkan target nasional yang jauh lebih besar: 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 1,18 miliar perjalanan wisatawan nusantara pada 2026, dengan target devisa USD22–24,7 miliar dan peringkat Travel and Tourism Development Index naik ke posisi 20 dunia. Realisasi hingga Oktober 2025 sudah menunjukkan tren kuat — 12,8 juta kunjungan wisman (tumbuh 10,32 persen) dan hampir satu miliar perjalanan wisatawan nusantara sepanjang tahun.
Dalam konteks regional Jawa Barat, posisi Garut sebenarnya masih kecil. Sebagai perbandingan, Jawa Tengah saja mencatat 53 juta kunjungan wisatawan nusantara sepanjang 2025 — jauh melampaui total kunjungan Garut dalam skala berapa pun versi datanya. Jawa Barat sendiri terus memperkuat kalender eventnya, dengan lebih dari 20 agenda wisata berskala regional-internasional dijadwalkan hanya dalam bulan Juni 2026, dari lari ultra di Bogor hingga trail run di Bandung Barat.
Pulau Jawa secara umum tetap jadi favorit utama wisatawan domestik untuk libur akhir tahun, menurut catatan Kementerian Pariwisata, didorong kemudahan akses dan kelengkapan fasilitas — persis dua hal yang menjadi titik lemah Garut dibanding kompetitor sesama Jawa Barat seperti Bandung atau Bogor yang sudah terkoneksi tol penuh.
Dari sisi tren global, sebetulnya profil Garut punya kecocokan alami dengan arah pariwisata dunia saat ini. Indonesia Tourism Outlook 2025/2026 dari Kementerian Pariwisata mengidentifikasi enam tren utama — cultural immersion, eco-friendly tourism, nature and adventure tourism, wisata kuliner, wellness tourism, dan bleisure — yang hampir semuanya bisa dipetakan langsung ke aset Garut: kawah dan jalur pendakian untuk adventure tourism, pemandian air panas Cipanas-Darajat serta kawasan geotermal Kamojang untuk wellness dan geotourism, kampung adat dan situs candi untuk cultural immersion.
Survei yang sama mencatat 71 persen wisatawan global mempertimbangkan liburan ke kawasan pegunungan pada 2026 — tren “coolcation” yang secara geografis pas dengan iklim sejuk dataran tinggi Garut. Persoalannya bukan kecocokan produk, melainkan apakah tata kelola — dari karcis di loket pantai sampai jalan tol yang belum tuntas — bisa mengejar potensi yang sebenarnya sudah lama tersedia.
Kembali ke loket Sayang Heulang, ke wisatawan yang menghitung ulang uangnya: pengalaman semacam itu, jika terus berulang, punya konsekuensi yang lebih mahal daripada selisih Rp30.000 di karcis. Kepercayaan yang rusak menyebar lebih cepat lewat video viral daripada promosi digital resmi bisa memperbaikinya. Angka kunjungan boleh naik 60 persen dalam satu musim libur — tapi apakah wisatawan itu akan kembali, dan apakah mereka akan merekomendasikan Garut kepada orang lain, adalah pertanyaan yang tak terjawab oleh statistik kunjungan semata. (*)
Laporan ini disusun berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Disparbud Kabupaten Garut, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemberitaan Bisnis.com, ANTARA, Kompas, Pikiran Rakyat (DeskJabar, Kabar Priangan, Kabar Garut), PRFM News, RRI, SuaraGarut, Radar Tasik, dan Infogarut.
